Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah memacu pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ambisius ini menargetkan berdirinya satu koperasi di setiap desa, dengan total sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia. Meski narasinya bertujuan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan dan mencapai kemandirian pangan, program ini memicu kekhawatiran besar terkait efektivitas, pendanaan, hingga potensi politisasi.
Salah satu sorotan utama adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Estimasi kebutuhan dana diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah, dengan asumsi setiap koperasi memerlukan modal antara 3 hingga 5 miliar rupiah. Sumber pendanaan direncanakan melibatkan berbagai pihak, mulai dari APBN, APBD untuk biaya legalitas di notaris, hingga pelibatan bank-bank negara atau Himbara. Pelibatan Himbara menjadi titik krusial karena perbankan mencatatkan risiko tinggi pada sektor koperasi dengan angka kredit bermasalah atau NPL yang sudah berada di atas delapan persen.
Secara struktur, pengelolaan Koperasi Merah Putih juga dinilai ganjil karena berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, bukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini disinyalir dilakukan untuk memudahkan koordinasi antara pejabat kementerian yang berasal dari partai politik yang sama. Fenomena ini memperkuat kekhawatiran adanya titipan kepentingan politik dalam kepengurusan koperasi di tingkat daerah sebagai bentuk balas jasa atas dukungan politik tertentu di masa lalu.
Jadilan yang pertama memberikan komentar!