Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi primadona dalam diskursus kebijakan publik di Indonesia. Narasi besarnya sangat mulia: memperbaiki gizi generasi mendatang demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada implementasi di lapangan, muncul sebuah pertanyaan besar yang mengusik: Apakah anggaran raksasa ini sudah benar-benar tepat sasaran, atau justru menjadi ajang pemborosan yang tidak perlu?
Ironi Gizi dan Salah Sasaran Geografis
Salah satu kritik paling nyata di lapangan adalah ditemukannya menu MBG yang secara kualitas justru di bawah standar konsumsi harian siswa di perkotaan atau daerah penyangga kota. Di wilayah-wilayah ini, akses terhadap makanan bergizi relatif mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Memberikan paket makanan standar kepada siswa yang secara ekonomi sudah mampu bukan hanya mubazir, tetapi juga merendahkan esensi dari "perbaikan gizi" itu sendiri.
Akan jauh lebih bijaksana dan berdampak jika pemerintah berfokus pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di sanalah kerentanan pangan benar-benar terjadi. Dengan mengalihkan fokus dari skema "gebyah-uyah" (menyamaratakan semua daerah) ke pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal, efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa mengurangi esensi program.
Urgensi Pemutakhiran Data: Prioritas vs. Anggaran
Masalah utama MBG hari ini adalah ketiadaan filter yang kuat. Jika pemerintah mau sedikit lebih "lelah" dalam melakukan pendataan mikro, kita akan menemukan bahwa tidak semua siswa memerlukan intervensi gizi dari negara.
Dengan memetakan siswa yang benar-benar mengalami defisit gizi atau berasal dari keluarga prasejahtera, anggaran negara yang sangat besar dapat dihemat. Penghematan ini kemudian bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas menu di daerah yang benar-benar membutuhkan atau dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan lainnya. Tanpa data yang presisi, program ini tak lebih dari sekadar bagi-bagi makanan massal yang meleset dari target kesehatan.
Jadilan yang pertama memberikan komentar!