Belakangan ini, ruang digital kita dihiasi oleh pemandangan yang memicu kerutan di dahi: sebuah kementerian setingkat Sekretariat Kabinet menggelar perayaan untuk pimpinannya. Terlepas dari apakah acara tersebut merupakan bentuk apresiasi internal atau sekadar kejutan ulang tahun, fenomena ini menyisakan pertanyaan mendalam tentang satu hal yang kian langka di kalangan elit kita: Empati.
Dalam kacamata etika birokrasi, perayaan pimpinan di lingkungan instansi pemerintah—terutama yang berada di lingkaran inti kekuasaan—adalah tindakan yang sangat tidak etis, terlepas dari sumber dana yang digunakan.
Bukan Masalah Dana, Tapi Rasa
Argumen klasik yang sering muncul adalah: "Ini menggunakan dana pribadi," atau "Ini inisiatif staf sebagai tanda cinta." Namun, dalam etika publik, argumen tersebut gugur dengan sendirinya. Seorang pejabat publik tidak pernah benar-benar menjadi "pribadi" saat ia berada di dalam fasilitas negara atau mengenakan atribut jabatannya.
Poin utamanya bukan hanya soal dari mana uangnya berasal, melainkan soal "Rasa". Ketika sebuah institusi negara sibuk bersukacita merayakan individu pimpinannya, di luar sana ada jutaan rakyat yang sedang berjibaku dengan ketidakpastian ekonomi global. Harga pangan yang fluktuatif, daya beli yang menurun, dan lapangan kerja yang makin kompetitif adalah realitas pahit yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Pemujaan Sosok vs Kinerja Kolektif
Tradisi merayakan atasan secara berlebihan di lingkungan kementerian justru mempertegas budaya paternalistik yang kolot—budaya "Asal Bapak Senang" (ABS). Hal ini menciptakan jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat.
Jadilan yang pertama memberikan komentar!